Memposisikan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Tatanan Good Governance

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi dalam penggunaan wewenang yang diberikan kepada mereka, penggunaan sumber daya yang ada, dan apa saja yang telah dicapai dengan penggunaan wewenang dan sumberdaya tersebut kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menilik pada pasal 27 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 maka jelas bahwa kepala daerah wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Mekanisme pelaporan kepada pemerintah secara jelas sudah dimaktubkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 bahwa setiap akhir tahun anggaran setiap instansi wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang kemudian melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut. Demikian juga mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sudah secara tegas tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 45 dan PP Nomor 108 tahun 2000 yang prakteknya terlaksana dalam bentuk Rapat Paripurna DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Yang masih tidak jelas adalah mekanisme penginformasian laporan kepada masyarakat. Dalam tulisan ini beberapa pokok pikiran tentang akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat akan disampaikan sebagai masukan bagi pemerintah, DPRD, dan masyarakat sendiri.

Lingkaran Akuntabilitas

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Sistem Akuntabilitas berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 , penulis memperkenalkan satu gambar yang disebut Lingkaran Akuntabilitas.

lingkaran akuntabilitas

lingkaran akuntabilitas

Sistem Akuntabilitas dimulai dengan perencanaan strategis yang mencakup masa 5 tahun. Periode 5 tahunan mengarah pada masa jabatan pejabat pemerintah mulai sejak mengangkat sumpah sampai purna bakti. Dengan demikian sistem akuntabilitas ini bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja pejabat pemerintah. Oleh karena itu untuk kesamaan pengertian dalam penjelasan mengenai Lingkaran Akuntabilitas digunakan analogi masa jabatan kepala daerah.

Setelah pasangan calon terpilih sebagai pasangan kepala daerah melalui pilkada maka mereka siap diangkat, mempersiapkan kabinetnya dan mempersiapkan program kerja selama masa pemerintahannya. Pasangan kepala daerah bersama kabinetnya membuat perencanaan strategis yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, program kerja, strategi pencapaian sasaran, dan ukuran keberhasilan program. Oleh masing-masing anggota kabinet perencanaan strategis ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang mencakup jangka waktu satu tahun dan dalam lingkup unit kerjanya. Dalam perencanaan kinerja ini dijabarkan progam yang mau dilakukan, sasaran yang mau dicapai, manfaat yang mau diperoleh, sumber daya yang dipergunakan, anggaran biaya yang diperlukan, dan indikator keberhasilan. Berdasarkan perencanaan kinerja dibentuklah tim pelaksana atau tim proyek untuk masing-masing program yang bertugas untuk mengeksekusi program sampai selesai. Dalam pengeksekusian ini bisa melibatkan banyak pihak lain dan banyak aktivitas seperti yang tercakup dalam tahapan manajemen proyek. Setelah program atau proyek selesai dilakukan pengukuran kinerja dari program yang mengukur seberapa besar indikator yang dicanangkan dalam perencanaan kinerja bisa dicapai lewat program/proyek yang dilakukan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan besaran target yang dicanangkan dalam perencanaan kinerja dilakukanlah evaluasi kinerja sehingga didapatkan indikator mana yang belum bisa dicapai, faktor penyebab tidak bisa dicapainya, dan apa implikasinya terhadap keseluruhan perencanaan kinerja dan strategis. Data, informasi dan laporan yang dibuat dalam pelaksanaan program, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja disatukan dalam satu pelaporan yang kemudian pada akhir tahun dikumpulkan bersama-sama dengan semua program yang tercantum dalam perencanaan kinerja dan perencanaan strategis sebagai laporan kinerja pada tahun berjalan. Laporan ini yang kemudian dilaporkan kepada pejabat vertikal pemerintahan di atasnya dan dilaporkan kepada DPR kemana kepala daerah bertanggung jawab. Hasil pelaporan ini bersama-sama dengan masukan, kritisi dan usulan dari yang dilaporkan kemudian menjadi masukan kepala daerah bersama kabinetnya untuk menyusun perencanaan kinerja di tahun berikutnya.

Dari Lingkaran Akuntabilitas yang dijelaskan di atas teridentifikasi ada tiga aktor yang terlibat secara langsung dan satu aktor yang terlibat secara pasif. Ketiga aktor aktif adalah pemerintah (kepala daerah, kabinet dan pegawai pemda) yang merupakan aktor utama dalam setiap aktivitas dalam Lingkaran Akuntabilitas, DPRD yang terlibat aktif dalam perencanaan kinerja dan pengawasan terhadap setiap aktivitas dalam Lingkaran Akuntabilitas, dan pihak swasta yang kemungkinan terlibat aktif dalam pelaksanaan program sebagai kontraktor proyek. Aktor pasif adalah pejabat pemerintah vertikal di atas kepala daerah yang menerima laporan bersama dengan BPKP.

Posisi Masyarakat

Pertanyaan yang kemudian berkembang adalah dimana posisi masyarakat dalam Lingkaran Akuntabilitas? Masyarakat tidak teridentifikasi baik sebagai aktor aktif maupun aktor pasif. Padahal secara eksplisit jelas masyarakat merupakan sasaran utama dari program yang dicanangkan dalam perencanaan strategis. Semua yang dicantumkan dalam perencanaan strategis pada dasarnya mengarah ke masyarakat yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian juga jelas tercantum dalam lampiran Inpres Nomor 7 tahun 1999 bahwa sasaran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan menjadikan instansi pemerintah responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Ada pemikiran berikut, bahwa dewan perwakilan rakyat merupakan perwakilan masyarakat, dan demikian pula dalam Lingkaran Akuntabilitas posisi masyarakat masuk dalam posisi DPRD. Dan bila ditelusuri lebih lanjut memang posisi DPRD merupakan jembatan antara pejabat pemerintah dan masyarakat. Dalam pemerintahan jelas disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD, sehingga logis dikatakan bahwa DPRD merupakan perwakilan masyarakat dalam pemerintahan. DPRD idealnya memang merupakan sarana penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah agar apa yang dikehendaki oleh masyarakat itulah yang dicanangkan sebagai program kerja pemerintah.

Namun ada pemikiran lain bahwa masyarakat selain memposisikan diri sebagai penerima manfaat dari program kerja pemerintah juga harus memposisikan dirinya sebagai pemilik kepentingan atau pemilik program kerja tersebut sehingga dengan kata lain masyarakat haruslah sebagai pelaku aktif yang perlu terlibat langsung dalam seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan yang dimilikinya. Terlibat langsung dalam konteks ini adalah:

bahwa masyarakat melalui sarana komunikasi politik yang ada menyuarakan aspirasinya sehingga bisa terangkumkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan kinerja yang dibuat pemerintah.

bahwa partisipasi masyarakat harus ada di dalam setiap aktivitas dalam Lingkaran Akuntabilitas terutama sekali dalam fungsi pengawasan. Masyarakat mengawasi dan mengontrol bahwa perencanaan strategis yang dibuat merupakan benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat sebagai elemen yang langsung bersentuhan dengan program yang sedang dilaksanakan merupakan pengawas yang terbaik untuk bisa melihat apakah pelaksanaan program di lapangan memang sudah sesuai dengan perencanaan kinerja yang diacunya atau tidak, contohnya pelaksanaan program pembangunan gedung sekolah yang dianggarkan apakah proses tender pemilihan kontraktornya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, apakah gedung yang dibangun sesuai dengan disain bestek bangunan yang disetujui, apakah bahan-bahan yang dipergunakan sesuai dengan spesifikasi dan harga yang ditentukan, dan lain sebagainya.

bahwa masyarakat melalui sarana komunikasi politik yang ada menyuarakan temuan-temuan yang didapatkannya dalam setiap aktivitas dalam Lingkaran Akuntabilitas kepada pemerintah untuk kemudian bisa diperbaiki oleh pelaksana.

bahwa masyarakat kemudian dapat secara langsung berpartisipasi mengevaluasi apakah yang dilaporkan oleh aktor aktif dalam Lingkaran Akuntabilitas sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak.

Partisipasi Masyarakat

Untuk berpartisipasi dalam Lingkaran Akuntabilitas bagi masyarakat adalah hal gampang karena pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang peduli terlihat dari banyaknya surat pembaca di media massa maupun blog di internet yang mengupas berbagai macam isu mengenai jasa publik, namun menjadi susah bila tujuannya adalah untuk berpartisipasi secara baik, efektif dan efisien. Karena untuk baik, efektif dan efisien ini diperlukan prasyarat berupa alat dan lingkungan yang berpihak pada tujuan partisipasi masyarakat tersebut yaitu:

Masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja

Masyarakat harus memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja misalnya pengetahuan bagaimana membaca laporan kemajuan proyek, pengetahuan menganalisa laporan program yaitu terhadap apa kinerja aktual diperbandingkan, dan lain-lain.

Untuk mewujudkan kedua prasyarat di atas diperlukan kerelaan dari aktor aktif yang sekarang ada dalam Lingkaran Akuntabilitas untuk membagikan informasi yang dimilikinya dan mengedukasi masyarakat dalam domain tersebut. Aktor aktif yang wajib untuk menyediakan sarana transparansi di atas adalah pemerintah daerah dan DPRD. Kalangan pemerintah dan DPRD harus mampu mengalahkan beberapa faktor resistensi yang menghalangi kerelaan berbagi informasi dengan masyarakat. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan menyajikan informasi dan laporan yang dihasilkan dari tiap aktivitas dalam Lingkaran Akuntabilitas di dalam situs web pemerintah daerah di internet. Internet merupakan teknologi yang terbuka sehingga informasi yang dicantumkan bisa dikonsumsi oleh setiap orang, kapanpun, dan dimanapun.

Contoh yang menarik penulis ambil dari situs web pemerintah provinsi Alberta di Kanada ( http://alberta.ca ). Provinsi dengan luas wilayah 661.190 km2 hampir sama dengan 1,5 kali provinsi Papua dan berpenduduk sebanyak 3,5 juta orang. Dalam situs tersebut disediakan informasi detil tentang rencana strategis 20 tahunan dari provinsi tersebut. Dari dokumen ini pengunjung situs baik penduduk Alberta maupun bukan bisa secara jelas membaca apa saja yang mau dicapai oleh pemerintah provinsi Alberta. Di bawah ini dicantumkan sebagian dari halaman web yang mencantumkan prioritas program pemerintah Alberta.

portal propinsi alberta

portal propinsi alberta

Contohnya dalam prioritas kesehatan disebutkan secara jelas bahwa pada tahun 2012 jumlah lulusan dokter akan menjadi 295 dokter dan jumlah lulusan perawat terdaftar menjadi 2000 perawat. Sekarang tahun 2008 maka tahun 2012 masih 4 tahun lagi. Dengan informasi yang ada tersebut kita bisa melihat perkembangan dari lulusan dokter dan perawat pada tahun 2009,2010 dan 2011 apakah menunjukkan trend yang menaik menuju angka yang ditargetkan, dan apakah pemerintah benar bekerja secara fokus untuk mencapai target tersebut misalnya dengan menambah fakultas kedokteran dan keperawatan. Dengan informasi seperti ini mustinya masyarakat secara mudah dapat mengindentifikasi bila ada proyek yang tidak berhubungan dengan prioritas yang ingin dicapainya.

Salah satu contoh bila tidak ada informasi seperti di atas penulis ambil kasus program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di kota Batam. SIAK dimulai sejak bulan September 2007 dengan pengumpulan data seperti sensus penduduk dengan membagikan formulir isian kuesioner kepada warga melalui ketua RT dan RW. Warga diiming-imingi bahwa pengurusan KTP akan lebih mudah karena data sudah terkomputerisasi, tidak akan ada lagi isi-isian karena semua data diri warga sudah ada di pusat data dinas kependudukan. Bulan Maret 2008 mulai terdengar ‘jeritan’ warga karena pengurusan KTP masih seperti yang dulu bahkan dengan ‘bonus’ penyelesaian dalam range satu sampai dua bulan. Alasan seperti yang dikemukakan oleh Wakil Walikota bahwa pemerintah sedang menghadapi kompleksitas masalah dalam hardware, software, dan SDM menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan manajemen proyek yang dilaksanakan terutama pastinya dalam penganalisaan manajemen resiko yang mustinya semua sudah diantisipasi di awal proyek apalagi untuk proyek sebesar SIAK ini. Dan pada bulan April tanggal 15 tepatnya di koran lokal Tribun Batam diberitakan bahwa pemerintah kota menganggarkan pembelian 14 unit laptop bagi camat di seluruh Batam dengan harga fantastis 22,5 juta perbuah. Banyak warga yang kebingungan untuk apa laptop tersebut dan apa hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau memang untuk menunjang program SIAK tersebut. Terlepas dari berapa anggaran yang dipakai, kebingungan terutama disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap apa saja yang sedang dan akan dilakukan pemerintah pada tahun berjalan. Bila masyarakat sudah dari awal mengetahui apa-apa yang akan dikerjakan pemerintah mungkin kasus pembelian laptop tidak akan membingungkan karena mungkin memang dilakukan untuk mendukung program prioritas lainnya.

Sebagai perbandingan penulis cuplikan juga situs web pemerintah kota Batam (http://www.pemko-batam.go.id) yang sudah menginformasikan beberapa informasi rencana kinerja tetapi masih global belum spesifik memasukkan elemen kuantitas, kualitas dan waktu.

web pemko batam

web pemko batam

Alternatif penyebaran informasi lain yang bisa digunakan adalah media massa koran. Wartawan menuliskan apa yang dilihat dan didengar di lapangan dalam bentuk berita yang terbuka juga untuk dibaca oleh pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Sesuai dengan fungsi pers itu sendiri mendidik, memberikan informasi dan melakukan kontrol sosial. Sama dengan masyarakat yang langsung berinteraksi dengan kegiatan program, demikian juga insan pers harusnya berada di garis depan fungsi kontrol terhadap aktivitas dalam Lingkaran Akuntabilitas sehingga diharapkan dapat mengawal proses akuntabilitas pemerintah dalam jalur yang benar.

Well Informed Society

Masyarakat yang terinformasi (well informed society) merupakan modal dasar yang menurut penulis paling penting dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang efektif dalam mewujudkan sistem akuntabilitas pemerintah. Setelah dipenuhi dengan informasi yang relevan dan benar, masyarakat bisa melaksanakan berbagai kegiatan mereka (hak dan kewajiban) dengan lebih pasti, efisien dan efektif. Tanggapan masyarakat yang “well informed” pada suatu kasus dipastikan sudah tepat sasaran dan tepat materi, sehingga bisa menyingkat waktu tanggap (response time) dan bila dalam skala lebih besar berarti meningkatkan produktivitas dalam masyarakat.

Kembali dihubungkan kepada sistem akuntabilitas pemerintah, masyarakat yang terinformasi bukan saja dapat berperan aktif sebagai pengawas dalam setiap aktivitas dalam Lingkaran Akuntabilitas tetapi juga lebih dari itu dapat berperan sebagai mitra sejajar pemerintah dalam setiap aktivitas dalam Lingkaran Akuntabilitas. Sebagai contoh bisa diilustrasikan sebagai berikut. Pemerintah secara terbuka menginformasikan perencanaan anggaran untuk suatu program dalam situs webnya dengan harapan masyarakat mengetahui dan mengerti berapa besar dana yang dianggarkan, darimana sumber dana didapatkan, sumber daya apa saja yang dilibatkan, berapa besar masing-masing dana tersebut dialokasikan pada setiap kegiatan yang ada dalam program tersebut, dan jadual dari proyek tersebut. Dengan melihat rancangan perencanaan tersebut masyarakat yang akrab dengan isu program yang dibahas dapat memberikan masukan yang lebih nyata dengan kondisi di lapangan yang hasil akhirnya tentu akan lebih mendekati harapan dari masyarakat yang dituju oleh program tersebut. Selain seperti diungkapkan di atas bahwa dengan informasi tersebut masyarakat bisa mengawasi bagaimana dana dan sumber daya yang dianggarkan digunakan dalam proyek tersebut, masyarakat juga dapat memberi masukan kepada perencana dan pelaksana program bagaimana menangani program tersebut lebih efisien dan efektif, dan bila terjadi suatu masalah masyarakat juga bisa menyumbang saran terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh pelaksana program. Dengan informasi yang dimilikinya itu, masyarakat juga bisa secara adil menilai keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh suatu program, keberhasilan tentunya akan dibarengi dengan pujian kepada pemerintah dan pelaksana program. Sementara kegagalan tentunya juga akan dirasai oleh masyarakat sendiri sebagai kegagalannya mengingat posisinya yang sejajar dengan pemerintah, DPRD dan pihak swasta pelaksana program dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program tersebut. Dari contoh ini bisa dilihat bahwa dengan berbagi informasi dengan masyarakat hasil yang didapat bukan cuma bisa mewujudkan dan memperkuat sistem akuntabilitas pemerintah namun juga bisa mengoptimalkan partisipasi positif masyarakat dalam program kerja pemerintah.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini, bahwa mengikutsertakan masyarakat sebagai aktor aktif dalam Lingkaran Akuntabilitas bersama pemerintah, DPRD dan pihak swasta merupakan suatu tuntutan di masa depan di dalam mewujudkan dan menjalankan sistem akuntabilitas pemerintah yang efektif dan efisien. Banyak yang bisa diperbuat oleh masyarakat untuk mengkomplementari apa-apa yang sudah dilakukan sekarang ini oleh aktor yang ada dalam menjalankan sistem akuntabilitas pemerintah. Manfaat yang didapat bukan hanya kembali kepada masyarakat tetapi juga secara langsung dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan memperkuat peran DPRD sebagai wakil rakyat.

Rekomendasi yang bisa diberikan disini adalah bahwa hendaknya pemerintah daerah benar-benar memanfaatkan teknologi informasi yang ada seperti internet untuk membuka informasi pembangunan secara detil, benar dan menyeluruh kepada masyarakat luas. Pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur pengaksesan informasi tersebut secara lebih baik lagi sehingga informasi yang dibuka benar-benar bisa diakses oleh seluruh masyarakat, kapan saja dan dimana saja.

(Julius Hermawan, untuk Hari Ulang Tahun BPKP – 2008)

Advertisements