Modernisasi Perpajakan Yang Membentuk, Mempertahankan dan Mengembangkan Integritas Petugas Pajak

 

Masih ingat waktu digenjarkan program pencapaian 10 juta NPWP tahun 2005 lalu?  Teman sekantor penulis sangat antusias menanggapi program ini karena diberitakan juga bahwa pajak penghasilan yang ditarik dari pemilik NPWP akan lebih kecil dibandingkan bila pajak penghasilan ditarik lewat perusahaan.  Seorang teman beberapa minggu kemudian membagikan pengalamannya dalam pendaftaran NPWP ini.  Secara khusus dia mengambil ½ hari cuti untuk mengurus NPWP.  Di hari pertama ini dia mengambil dan mengisi formulir, dan pada saat itu juga menyerahkan kepada pejabat pajak yang berwenang.  Sewaktu menyerahkan formulir tersebut dia diberi tahu bahwa permohononannya tidak bisa selesai pada hari itu dikarenakan banyak permohonan yang harus diproses.  Dia menanyakan kira-kira kapan bisa diambil sehingga dia bisa mengatur waktunya, dan disarankan untuk datang 2 hari kemudian. 

Dua hari kemudian teman saya ini hanya ijin keluar kantor selama 3 jam karena memiliki keyakinan bahwa akan cepat selesai karena tinggal mengambil kartu NPWP saja.  Sesampai di kantor pajak, dia masuk ke ruang pendaftaran NPWP dan menemui seorang petugas pajak disana dan menyampaikan maksud kedatangannya untuk mengambil kartu NPWP.  Oleh petugas pajak yang bersangkutan dia dipersilakan menunggu.  Lima belas menit berlalu, dia masih tenang.  Tiga puluh menit berlalu, dia mulai gelisah dan mulai memperhatikan kejadian-kejadian yang berlaku di ruang tersebut.  Dalam penglihatannya ada orang yang baru datang dengan berkas pendaftaran bisa langsung keluar membawa kartu NPWP.  Berbagai pertanyaan menghinggapi kepala teman saya ini.  Satu jam berlalu dia mulai tidak sabar.  Dia dekati kembali petugas pajak yang  menerimanya tadi, lalu dia sampaikan lagi bahwa dia telah menunggu selama 1 jam namun belum dipanggil juga.  Dia minta kejelasan sudah sampai dimana proses surat permohonannya tersebut.  Petugas pajak tersebut meminta dia sabar, tapi teman saya ini sudah kehilangan kesabaran, dan dengan suara meninggi mempertanyakan kenapa ada yang bisa langsung selesai saat itu juga.  Dia tetap diminta menunggu kembali.

Dalam penungguan yang kedua ini dia berbincang-bincang dengan sesama wajib pajak yang menunggu permohonan NPWP juga.  Akhirnya dia dapatkan trik ampuh memperpendek waktu tunggu.  Dia dekati petugas pajak yang sama dan dia selipkan selembar 20 ribuan, dan dengan sedikit mengiba meminta untuk bisa dipercepat karena waktu ijin keluarnya akan segera berakhir.  Dalam hitungan kurang dari 30 menit dia sudah mendapatkan kartu NPWP-nya, dan tanpa basa-basi teman saya ini ngacir pulang ke kantor mengejar waktu ijinnya yang hanya tersisa untuk perjalanan pulang.

Di akhir emailnya yang disebarkan ke banyak teman sekantor dia menuliskan “… ternyata kita yang datang secara sukarela untuk menyukseskan program mereka pun masih dipersulit.” Dan dia dengan pengalaman ini bisa sedikit maklum terhadap orang yang mau ‘menyogok’, sebelumnya dia amat sangat memojokkan teman lain yang lebih menyukai jalan singkat lewat sogok.

Beberapa balasan email dikirimkan menanggapi email berbagi pengalaman di kantor pajak ini.  Salah seorang teman dari bagian Teknologi Informasi memberi perbandingan “… itulah, lebih gampang daftar Yahoo! kan? Isi formulir sendiri, kirim, dan dalam hitungan di bawah 5 menit sudah bisa akses emailnya.”  Masuk akal juga kan.  Bila kita analisis banyak persamaan antara kedua proses tersebut, tujuannya adalah memasukkan data pendaftar, kemudian memberikan pendaftar dengan nomor pendaftaran, dan memberikan pendaftar dengan hak dan kewajiban.  Mustinya proses pendaftaran NPWP tersebut bisa dilakukan dalam hitungan di bawah 5 menit, dan teman saya tidak perlu keluar kantor menghabiskan waktu hampir 1 hari kerja untuk mengurus NPWP (berapa satuan produk atau jasa yang bisa dia hasilkan dengan waktu 1 hari kerja tersebut, dan berapa banyak bila dihitung secara nasional angka yang hilang tersebut), dan yang terpenting dia tidak perlu kehilangan idealisme dan integritas diri akibat kondisi yang sangat memaksa dia untuk melakukan suap.

Pelayanan yang buruk seperti kasus di atas sering dihubungkan dengan adanya campur tangan orang.  Contoh yang paling ekstrem adalah bila ada kemacetan di simpang jalan.  “Ah ini pasti gara-gara ada polisi yang ngatur, biasanya sehari-hari dilepas ngikutin lampu lalu lintas aja lebih teratur kok”, demikian lah komentar para supir.  Dan memang beberapa kekurangan sifat dan karakter manusia bisa memperburuk prosedur yang sudah ditetapkan untuk diikuti.  Contoh yang paling dekat adalah nepotisme, kekerabatan bisa membuat pejabat berwenang berpaling dari standar prosedur yang ada, merugikan orang lain, dan memperburuk pelayanan umum.  Pejabat bisa mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, misalnya dengan mendahulukan memproses surat-surat orang yang masih kerabatnya dan tidak mengacuhkan prosedur antrian yang seharusnya diterapkan sehingga orang yang seharusnya dilayani pertama jadi dilangkahi beberapa kali.

Kondisi seperti di atas sudah disadari oleh pemerintah khususnya direktorat jendral pajak sehingga pemerintah mencanangkan program modernisasi perpajakan.  Modernisasi perpajakan diwujudkan melalui perubahan organisasi berdasarkan fungsi, penerapan kode etik yang lebih ketat, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi.  Salah satu tujuan umum dari penerapan teknologi dalam proses bisnis adalah mengurangi campur tangan orang dalam suatu proses, yang diharapkan dapat menyederhanakan proses, mempercepat proses, menambah akurasi proses, dan membuat proses lebih transparan.

Penerapan teknologi termasuk teknologi informasi merupakan salah satu item dalam modernisasi perpajakan.  Di dalam situs pajak www.pajak.go.id sudah bisa ditemukan beberapa aplikasi elektronik seperti e-Registration untuk pendaftaran wajib pajak secara on-line melalui internet untuk mendapatkan NPWP, e-Filing untuk melaporkan pajak melalui internet, e-SPT untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk digital secara on-line, dan MP3 untuk memonitor pembayaran pajak yang dilakukan pada bank dan kantor pos secara on-line.  Modernisasi perpajakan ini secara nasional dilaksanakan untuk mencapai 4 sasaran utama yang ditargetkan oleh Ditjen Pajak yaitu: (1)

·         Optimalisasi penerimaan yang berkeadilan yaitu perluasan tax base, minimalisasi tax gap, dan stimulus fiskal.

·         Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pemberian pelayanan prima dan penegakkan hukum yang konsisten.

·         Efisiensi administrasi yaitu penerapan sistem dan administrasi  yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

·         Membentuk citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan good governance.

Sasaran ke 4 dari modernisasi perpajakan di atas berkaitan langsung dengan integritas.  Menurut kamus Merriam-Webster integritas merupakan kata benda yang didefinisikan sebagai “firm adherence to a code of especially moral or artistic values(2) atau secara bebas penulis terjemahkan integritas merujuk pada selalu melakukan apa yang dikatakan baik secara moral dan etika.  Petugas pajak, sebagai perpanjangan tangan pemerintah apalagi yang berkaitan langsung dengan bagian penerimaan pendapatan negara, haruslah memiliki integritas yang tinggi.  Petugas pajak diharapkan melakukan apa yang tertulis dalam kode etik mereka secara disiplin dan ketat: jujur dan lugas dalam sikap dan perbuatan, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, dapat dipercaya, memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, bebas dari praktek korupsi-kolusi-nepotisme, dan lain-lainnya.

Seorang petugas pajak yang sudah dibekali dengan kode etik dan selalu mengikutinya dalam tugas adalah petugas pajak yang baik.  Namun itu baru permulaan perjalanan hidup integritas dirinya karena dalam tugasnya petugas pajak akan berinteraksi dengan berbagai pihak baik sesama petugas dalam lingkungan internalnya, maupun masyarakat dalam lingkungan eksternalnya; dan dalam tugas selanjutnya inilah dia harus bisa terus mempertahankan integritas diri.   Lingkungan dimana petugas tersebut bekerja merupakan faktor penentu kualitas integritas petugas tersebut.  Ingat peribahasa seperti ini: “air yang menetes terus menerus di atas sebuah batu pun akan bisa mengikis batu tersebut sampai habis”, maka lingkungan yang buruk bisa memerangkap petugas yang baik pada pola pikir “.. toh semua orang melakukannya…” hingga lambat laun integritas dirinya terkikis habis oleh kebiasaan salah yang dianggap ‘normal’ oleh lingkungannya.   Dan sebaliknya seorang bisa menjadi baik karena menjadi bagian dari komunitas yang baik, dan bahkan komunitas terus mendukung dan menolong mereka serta memperbarui dan menguatkan mereka dalam melakukan hal yang benar.

Oleh karena itu menurut penulis, syarat cukup seorang petugas pajak bisa mempertahankan integritas diri dan organisasi adalah bahwa lingkungan kerjanya haruslah merupakan lingkungan yang positif dan etis.  Ciri-ciri dari lingkungan kerja yang kondusif terhadap integritas adalah:

·         Lingkungan tidak menguji integritas individu dan organisasi

·         Memiliki pengawasan yang melekat

·         Menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan

·         Memiliki pemimpin yang bisa diteladani

Di beberapa paragraf di bawah ini, penulis akan memaparkan lebih lanjut bagaimana modernisasi perpajakan melalui teknologi informasi bisa membantu mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif terhadap tumbuh kembangnya integritas.


Lingkungan Yang Tidak Menguji Integritas Individu Dan Organisasi

Integritas diuji melalui adanya kesempatan dan godaan untuk melakukan kecurangan.  Kesempatan bisa ada karena memang ada celah pada prosedur yang ada, dan atau karena dibuat oleh oknum petugas pajak yang kemudian dimanfaatkan oleh petugas pajak untuk mengambil keuntungan dari wajib pajak.  Sementara yang namanya godaan berarti berasal dari pihak luar kepada petugas pajak untuk berbagai tujuan yang meminta petugas pajak untuk melakukan sesuatu yang lebih dan di luar ketentuan untuk kepentingan wajib pajak.

Contoh adanya kesempatan adalah pada pengurusan NPWP di atas.  Ada (atau dibuat) kesempatan untuk bisa mengambil keuntungan dari prosedur yang (dibuat) tidak jelas sehingga jasa yang seharusnya tidak mengutip biaya memaksa pemohon mengeluarkan uang untuk mempercepat pemrosesan permohonannya.  Hal ini diakibatkan karena calon wajib pajak tidak tahu sudah sampai dimana permohonannya, dan dia tidak bisa tahu mengenai status sebenarnya.  Dan kesempatan yang ada ini dimanfaatkan oleh oknum petugas pajak untuk memperlambat pengurusan sehingga membuka kesempatan yang lebih besar lagi untuk mengambil keuntungan finansial.

Bentuk kesempatan berupa ketidak-jelasan seperti di atas itu bisa diminimalisir melalui penggunaan aplikasi komputer workflow dalam pemrosesan alur kerja.  Jadi dalam alur kerja semua pencatatan transaksi dilakukan melalui media komputer, dan data tersebut secara langsung ditampilkan kepada wajib pajak yang sedang menunggu sehingga mereka juga dapat mengetahui status permohonannya sudah sampai dimana.  Dan bisa diketahui juga sudah berapa lama permohonan ada di satu pos dan berapa banyak permohonan yang sedang antri di pos tersebut, demikian juga dengan status petugas pajaknya apakah sedang ada di tempat mengerjakan permohonan yang ada, sedang istirahat atau sedang keluar ruangan untuk pekerjaan yang lain.  Wajib pajak bisa mengetahui secara jelas tingkat penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan demikian wajib pajak bisa mempertimbangkan bila ada keterlambatan karena apa dan mengapa.  Atasan petugas pajak juga bisa mengamati alur kerja dari bawahannya, dan dia dapat memonitor secara on line sehingga bila terjadi keterlambatan atau masalah pada satu alur kerja bisa dideteksi secara dini.  Dari sisi petugas pajak sendiri, mereka dipaksa untuk mengikuti aturan yang ditetapkan dan bekerja secara baik dan efisien.  Apa yang sedang dikerjakan oleh petugas pajak bisa dilihat oleh semua pihak terkait sehingga tidak ada “kesempatan dalam kesempitan” yang bisa dimanfaatkan.

Contoh godaan dari wajib pajak misalnya saat wajib pajak berusaha memanipulasi nilai pajak tertanggungnya sehingga lebih kecil dari yang seharusnya.  Wajib pajak akan mendekati petugas pajak dan akan menawarkan “pundi-pundi emas” kepada petugas pajak tersebut dengan balasan petugas pajak mau meloloskan laporan pajak hasil manipulasi tersebut tanpa banyak tanya.   “Siapa yang tahan terhadap godaan mendapat berlipat-lipat gaji dengan waktu kerja hanya seper puluhan dari gaji tersebut?”  Pernyataan itu hanya untuk orang biasa, bukan petugas pajak karena petugas pajak harus tahan godaan!

Melalui sistem pelaporan yang baik yang didukung oleh teknologi informasi, godaan terhadap petugas pajak bisa dihindarkan.  Melalui transaksi on-line pertemuan antara wajib pajak dan petugas pajak bisa diminimalisir.  Wajib pajak hanya berinteraksi dengan sistem komputer, demikian pula petugas pajak menerima laporan lewat sistem komputer.  Komputer menjadi tembok penengah antara wajib pajak dan petugas pajak, kalau bisa bahkan semua komunikasi antara wajib pajak dan petugas pajak melalui sistem komputer sehingga semua bisa tercatat dan disimpan dalam sistem komputer, sehingga suatu saat diperlukan bisa direkonstruksi kembali sebagai bukti yang sah.

Lingkungan Yang Memiliki Pengawasan Yang Melekat

Pengawasan melekat tidak hanya mengacu pada pengawasan dari atasan langsung melainkan dalam konteks ini mencakup pengawasan yang terus menerus menempel pada petugas pajak selama jam kerja dan bisa dilakukan oleh atasan langsung, teman kerja, maupun masyarakat terutama wajib pajak.  Dengan kata lain petugas pajak harus merasa bekerja dalam pengawasan.  Kalimat di atas bila ditangkap dengan nuansa sekarang kelihatan memiliki pesan negatif, pasti tercetus “memangnya kriminal apa? Masa diawasin terus”, tetapi tidak bila dikaji lebih dalam.  Dalam lingkungan yang berintegritas pengawasan merupakan cara hidup (way of life) dari setiap anggota lingkungan tersebut, setiap anggota akan memperhatikan apa yang dilakukan oleh anggota lainnya, dia akan memuji bila yang dilakukan sesuai dengan kode etik masyarakat, dan akan menegor bila apa yang dilakukan sudah keluar dari kode etik yang dipegang oleh lingkungan tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi yang bisa memberikan input informasi kepada semua pihak di luar petugas pajak sangat mendukung konsep pengawasan melekat.  Seperti contoh sistem komputer workflow di atas yang bisa mendistribusikan informasi kepada petugas pajak sendiri, kepada atasan petugas pajak, maupun kepada wajib pajak pemohon merupakan salah satu bentuk pengawasan melekat yang bisa diterapkan.  Melalui monitor yang menampilkan status permohonan wajib pajak, wajib pajak bisa mengawasi apakah permohonannya diproses secara benar atau tidak oleh petugas yang seharusnya.  Melalui monitor juga atasan petugas pajak bisa memonitor aktivitas bawahannya, dan tindakan penegoran bisa langsung diberikan pada waktu kejadian berlangsung.  Kondisi ini dipastikan akan memacu petugas pajak untuk bekerja sesuai dengan aturan kerja yang ada.

Pengawasan melekat untuk lebih efektif perlu didukung oleh sistem penghargaan dan hukuman (carrot and stick).  Siapa yang menunjukkan tingkat integritas yang tinggi dalam tindakannya akan mendapatkan penghargaan, dan sebaliknya siapa yang bertindak tanpa integritas ditunggu oleh hukuman. 

Teknologi informasi juga bisa mendukung sistem penghargaan dan hukuman ini.  Sistem komputer bisa mengumpulkan semua data parameter pengukur yang ditetapkan sebelumnya, misalnya berapa banyak permohonan yang diproses sesuai prosedur dalam waktu yang pendek, berapa banyak pemohon yang puas dengan layanan seorang petugas pajak, dan lain-lain.  Atasan langsung maupun direktorat jendral pajak sebagai institusi tinggal mengolah data yang tersedia untuk mendapatkan daftar penghargaan dan hukuman untuk periode tertentu.  Penulis yakin dengan adanya sistem ini produktivitas, efektivitas dan efisiensi petugas pajak akan meningkat, dan pastinya integritas mereka akan selalu terjaga pada tingkat yang tinggi.

Teknologi informasi bisa digunakan juga untuk membantu pengawasan melalui sistem hotline.  Melalui sistem hotline, wajib pajak dan petugas pajak bisa melaporkan segala hal baik pujian, keluhan, maupun usul yang bisa dijadikan masukan bagi pimpinan pajak untuk menilai kinerja petugas pajak, kinerja prosedur pelayanan pajak, dan kinerja organisasi direktorat pajak. 

Lingkungan Yang Menjunjung Tinggi Kejujuran Dan Keterbukaan

Esensi dari lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan adalah melakukan hal yang benar dan mengatakan kebenaran walau apapun yang terjadi.  Kedua hal ini bisa dicapai melalui komunikasi secara jujur dan terus terang antar pihak yang terlibat: petugas pajak dan wajib pajak; dan baik pada kondisi baik ataupun buruk, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang dirahasiakan.  Termasuk di dalamnya adalah jujur terhadap kesalahan.

Prasyarat dari lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan bisa dipenuhi melalui penerapan teknologi informasi yang mempermudah akses penemuan informasi yang berhubungan dengan perpajakan seperti peraturan perpajakan yang masih aktif, prosedur perpajakan yang berlaku, dan tanya jawab mengenai perpajakan.  Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi informasi abu-abu yang sengaja disembunyikan dan dirahasiakan satu pihak ke pihak lainnya.  Dengan keterbukaan informasi tersebut maka petugas pajak dan wajib pajak dapat saling bersinergi dalam pelayanan pajak.

Lingkungan Yang Dipimpin Melalui Keteladanan

Mengembangkan budaya yang didasarkan pada integritas lebih efektif melalui pemberian contoh terutama melalui pemimpinnya.  Pemimpin harus menciptakan dan mempertahankan kultur melalui tindakan nyata dan perkataan (penulis dengan sengaja meletakkan “tindakan nyata” di depan “perkataan” sebagai tekanan bahwa pemimpin yang berintegritas selalu melakukan apa yang dikatakan).   Sudah dibuktikan bahwa banyak kegagalan institusi publik yang penyebab dasarnya adalah kegagalan integritas para pemimpinnya dalam menjalankan roda organisasi.  Pemimpin yang buruk integritasnya akan menjadi pergunjingan bawahannya dan pada akhirnya biasanya bawahan akan berperilaku menyesuaikan dengan tingkat integritas atasannya.  Dan sebaliknya, seperti yang diceritakan oleh mantan hakim agung Adi Andojo mengenang mantan ketua MA Mudjono S.H. “Pak Mudjono orangnya lugu, jujur, tidak mau korupsi sehingga bawahannya tidak berani melanggar karena mencontoh Pak Mudjono.  Sederhana orangnya.  Setiap hari ia bekerja hingga jauh malam, sampai jam 12 malam.  Ia suruh pulang sopir dan mobil dinas sore, nanti ia pulang sendiri naik bajaj.  Ini sungguh kenyataan.  Bawahan sungkan, tidak berani macam-macam.  Bawahan itu melihat atasan, kalau atasannya mau terima uang, ya bawahannya mencoba.  Tetapi kalau atasannya bersih, bawahannya pasti tidak berani.”(3)  

Pemimpin yang berintegritas tinggi tidak dibentuk dalam waktu semalam tetapi melalui waktu yang panjang.  Dia dibentuk dalam lingkungan yang kondusif dengan integritas.  Dia sudah sukses melewati segala godaan  dan melepaskan segala kesempatan di masa lalunya, dia selalu merasa diawasi dalam bekerja, dia dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran, dan yang utama juga dia selalu dibimbing oleh pimpinan yang berintegritas tinggi.  Dari sini kelihatan bahwa bila teknologi informasi sudah bisa mendukung pencapaian 3 faktor lingkungan di atas maka secara tidak langsung juga mendukung terbentuknya calon pimpinan yang berintegritas yang memimpin melalui keteladanan. 

Pemimpin bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan misi dan pesan integritas dari atas ke bawah secara cepat, tepat dan lengkap sehingga bisa dipahami dan terinternalisasi oleh semua petugas pajak.  Penyampaian informasi ini penting agar apa yang direncanakan oleh pimpinan bisa didukung secara penuh oleh bawahan.  Contoh teknologi infomasi yang bisa digunakan untuk keperluan ini adalah teknologi portal.

Penutup

Modernisasi perpajakan yang sedang diterapkan oleh pemerintah yang salah satunya melalui penerapan teknologi informasi memiliki tujuan meningkatkan integritas petugas pajak sehingga dapat membentuk citra yang baik dan memperoleh kepercayaan masyarakat yang tinggi melalui kapasitas sumber daya yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan good governance.

Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan ini secara langsung membantu menciptakan lingkungan dan komunitas kerja yang kondusif yang diharapkan mampu membentuk, mempertahankan dan mengembangkan integritas petugas pajak.  Berbagai kelemahan dari prosedur manual yang bisa memberi kesempatan berbuat curang, membuka godaan untuk berkolusi, dan mempersulit pengawasan yang bisa menggerus integritas petugas pajak bisa diminimalisir melalui penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan transparansi informasi.  Integritas petugas pajak yang tinggi pasti akan meningkatkan kenikmatan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya sehingga didapat kepatuhan sukarela dalam membayar pajak.


Referensi

1.      http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id/berita.php?cmd=detail&id=20050525091129   Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak.  Djazoeli Sadhani.  Bisnis Indonesia, 25 Mei 2005.

2.      http://aolsvc.merriam-webster.aol.com/dictionary/integrity  Merriam-Webster Online Dictionary.

3.      Sosok dan Pemikiran: Adi Andojo dan Semangat Korps Hakim.  Kompas, 24 Juni 2006, halaman 5.

 

(Julius Hermawan)

Advertisements