Archives

PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWAL DAN MENINGKATKAN INTEGRITAS PERBANKAN NASIONAL

 

No legacy is so rich as honesty (William Shakespeare)

 

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Aktivitas penghimpunan dana masyarakat dilakukan melalui penawaran jasa simpanan, giro, deposito, dan tabanas.  Dari aktivitas ini bank memiliki simpanan dana segar yang perlu diputar kembali agar bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat.  Berbagai usaha dilakukan bank untuk mengelola dana segar tersebut dengan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui mekanisme kredit, atau pembelian surat berharga; maupun dengan  penyertaan dan pemilikan aset.  Di dalam aktivitas penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar baik untuk pengembangan usaha kerja maupun konsumerisme dikenal beberapa produk seperti kredit usaha menengah, kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan mobil, dan lain-lain jenis kredit.

 

Dilihat dalam lingkup nasional, perbankan merupakan salah satu pilar penunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.  Dari sini terlihat potensi kritikal dari perbankan nasional yang menentukan nasib bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang.  Perbankan nasional yang sehat dan kuat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi.  Perbankan yang sehat dan kuat bisa diwujudkan dengan menegakkan integritas perbankan nasional. Dalam tulisan ini dibahas berbagai peran yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengawal dan meningkatkan integritas perbankan nasional yang sebenarnya sudah mulai diwujudkan secara internal dalam sistem perbankan nasional.

 

PERBANKAN NASIONAL YANG SEHAT

 

Perbankan yang sehat dan kuat merupakan bagian yang fundamental dalam perekonomian nasional dan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi guna beroperasinya secara berlanjut kebijakan makro dalam perekonomian nasional.  Suatu sistem perbankan yang sehat haruslah memiliki institusi yang kokoh dan didukung dengan infrastruktur lengkap.  Sistem perbankan yang sehat haruslah memiliki manajemen keuangan perbankan yang transparan dan efektif.  Sistem perbankan yang sehat haruslah efisien dan mampu memenuhi berbagai tuntutan yang berkembang sesuai perjalanan waktu.

 

Empat prinsip yang harus dipegang setiap perekonomian guna tumbuhnya perbankan yang sehat meliputi: (1)

o        Bahwa kesehatan suatu bank pada hakikatnya merupakan tanggung jawab pemilik dan pengelola bank, sedangkan kesehatan sistem perbankan merupakan perhatian kebijakan publik.

o        Kesehatan perbankan terkait erat dengan efektivitas ekonomi makro.

o        Suatu kerangka perbankan yang sehat harus menyangkut struktur yang mendukung disiplin internal bank, disiplin pasar serta pengaturan dan supervisi, dan

o        Kerjasama dan koordinasi internasional dapat memainkan peran yang penting dalam memperkuat sistem keuangan dunia maupun perbankan nasional.

Mengapa perekonomian memerlukan perbankan yang sehat?  Karena untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan pertumbuhan investasi yang tinggi, dan salah satu sumber pendanaan untuk investasi ini adalah dari perbankan.  Dari krisis ekonomi 1998 kita bisa mendapatkan pengalaman berharga begitu pentingnya perbankan nasional yang sehat dan kuat.

 

Perbankan yang sehat bukan hanya dalam arti mikro yang meliputi kondisi internal dan operasi bank, tetapi juga meliputi pengawasan dan pengaturan bank serta kelembagaan penunjangnya baik nasional maupun internasional harus tersedia dan berjalan efektif. Atau secara lebih detil perbankan yang sehat itu menyangkut 4 kondisi yaitu:

o        Pertama, bank-bank dalam arti mikro harus sehat dalam aspek permodalan, manajemen dan kegiatan, sesuai dengan peraturan dan pengawasan perbankan yang berlaku.

o        Kedua, adanya pengaturan dan pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh lembaga yang secara independen bertanggung jawab untuk itu.

o        Ketiga, adanya kelembagaan yang mendukung bekerjanya perbankan, selain lembaga pengawasan dan pengaturannya, termasuk pula hukum dan peradilan.

o        Keempat, adanya kerjasama serta koordinasi internasional yang menjalankan surveilance secara efektif.

 

Bagaimana bank melakukan manajemen kreditnya merupakan unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat kesehatan bank.  Kredit berarti memberikan barang, jasa, atau uang sekarang dengan pembayaran atau balas jasa di kemudian hari.  Kredit bermakna juga kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.  Kredit jelas berkorelasi dengan resiko, jadi bank dituntut untuk memberikan kredit secara baik dan aman dengan pengawasan secara ketat kemungkinan pinjaman tersebut menjadi bermasalah.  Hal ini membutuhkan keahlian, kejujuran, komitmen dan integritas baik dari pelaksana, pengawas maupun pengelola bank.

 

Dari paparan di atas ternyata perbankan nasional yang sehat akan banyak ditentukan oleh integritas perbankan nasional sendiri.

 

PERBANKAN NASIONAL YANG BERINTEGRITAS

 

Beberapa bank nasional dalam pernyataan misi dan filosofinya mencantumkan integritas sebagai salah satu nilai yang mereka anut dalam menjalankan bisnisnya.  Integritas dalam pernyataan misi dan filosofis itu tergambar melalui berbagai frase seperti “memegang teguh komitmen”, “menjunjung tinggi integritas dalam bekerja”,  “peduli, jujur, mengupayakan yang terbaik”, “etika dan moral sebagai landasan kerja”, dan “melaksanakan manajemen terbuka”.   Integritas perbankan dalam tulisan ini mengarah kepada makna yang sama yaitu perbankan nasional dalam melakukan bisnisnya selalu mengacu kepada aturan, etika dan moral yang benar.

 

Bila semua bank nasional menjalankan misi dan filosofinya dengan baik maka semua bank pasti sudah bertekad untuk menegakkan integritas di dalam lingkungan internal mereka.  Penulis ambil contoh dari salah satu bank terkemuka yang dalam profilnya mengatakan sudah membangun integritas pada dasawarsa pertama berdirinya.(2)  Para pendiri bank tersebut sudah menyadari bahwa “kepercayaan nasabah maupun masyarakat adalah satu nilai yang harus senantiasa didapatkan serta dijaga”.  Dalam kepatuhan kepada peraturan dan penerapan good corporate governance “oleh pimpinan senantiasa diusahakan supaya bank bekerja sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia” dan “.. selalu ditegaskan pentingnya prinsip-prinsip kemandirian, transparansi, keadilan, tanggung jawab, akuntabilitas dan kepatuhan dipegang teguh dalam setiap tindakan dan perilaku usaha sehari-hari”.  Demikian juga dengan pengembangan sumber daya manusianya “karyawan yang berdedikasi serta memiliki integritas adalah kekayaan utama kami”. 

 

Ketahanan internal yang telah dibangun baru merupakan syarat cukup karena perbankan bukanlah komunitas yang terisolasi, namun merupakan komunitas terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya.  Dari definisi bank di atas bisa dilihat bahwa bank berinteraksi dengan masyarakat dan badan bisnis lain sebagai nasabah penyimpan dan peminjam, dan dengan pemerintah sebagai pemutus kebijakan dan peraturan yang harus diikutinya. 

 

Dari paparan di atas bisa disimpulkan selain usaha keras dan berkelanjutan dari pihak internal dalam perbankan nasional sendiri yang bisa mewujudkan perbankan nasional yang berinteritas, juga diperlukan usaha dan campur tangan masyarakat pengguna jasa perbankan nasional.  Di beberapa paragraf lanjut, penulis akan menguraikan dukungan dan peran masyarakat yang dapat mengawal dan meningkatkan integritas sistem perbankan nasional.

 

JANGAN COBAI AKU

 

Penulis memiliki pengalaman sewaktu dalam proses membeli rumah tinggal.  Waktu itu masih dalam proses penjajagan pemilihan rumah baik dari segi lokasi maupun harga.  Penulis menemukan satu rumah yang cukup bagus di lokasi yang bagus dengan harga yang sesuai dengan kondisi rumah.  Karena tertarik penulis ingin mendapatkan informasi lebih detil dari pemilik terkait dengan surat-surat yang dibutuhkan apalagi penulis berencana untuk menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank.  Sayang sungguh sayang ternyata salah satu surat rumah yang dibutuhkan untuk persyaratan KPR belum dimiliki oleh penjual dengan alasan belum mengurusnya dan akan perlu biaya cukup besar untuk mengurusnya.  Penulis berterus terang kepada pemilik sekarang mengenai rencana penulis untuk menggunakan fasilitas KPR dan hambatan yang bakal muncul bila tidak memiliki surat rumah yang disyaratkan oleh pihak bank.  Tapi sungguh mencengangkan bahwa penjual berani mengajukan salah satu nama bank yang juga memberikan KPR dan berani menjamin bahwa KPR akan bisa diberikan oleh bank tersebut dan pun dalam waktu yang singkat juga.  “Saya punya kenalan pimpinan bank Anu, bapak tidak perlu kuatir, saya bisa sekaligus bantu bapak untuk mendapatkan KPR-nya dan tidak perlu melampirkan surat X itu”, kata penjual rumah tersebut.  Mendengar perkataan itu penulis sudah memutuskan untuk mengeluarkan rumah ini dari daftar rumah potensial, harap-harap membeli rumah untuk ketenangan malah kemungkinan nantinya akan mendapat masalah. 

 

Lingkungan berpengaruh sangat besar terhadap terciptanya individu dan organisasi yang berintegritas. Lingkungan di sini mencakup orang-orang yang ada di sekitar, norma-norma yang dianut dalam lingkup sosialnya, dan wadah dimana orang atau organisasi menjadi anggotanya.  Lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan integritas individu dan organisasi adalah lingkungan yang tidak menguji integritas individu maupun organisasi.  Lingkungan yang ideal ini akan memperkuat integritas komponen di dalam lingkungan  melalui prinsip, kontrol, dan teladan.  Bahkan lingkungan yang positif dan etis bisa menjadi pendorong (atau lebih tepat namun kasar penulis gunakan kata pemaksa) individu dan organisasi yang hidup dalam lingkungan tersebut untuk bersikap dan berkelakuan secara berintegritas. 

 

Walaupun individu dan organisasi berintegritas memiliki pengetahuan diri yang membuat mereka jauh dari situasi dimana mereka bisa tergoda oleh apa pun yang mungkin merusak mereka, namun godaan yang terus menerus bisa membuat mereka berpaling dari prinsip yang mereka anut.  Karena air yang menetes terus meneruslah, batu bisa terkikis dan habis.  Seperti contoh yang penulis kemukakan di atas, kemungkinan besar pemilik rumah tersebut akan mengajak staf kredit bank untuk memproses kredit rumahnya dengan menyalahi prosedur kerja yang sudah ditetapkan melalui tawaran-tawaran yang menggiurkan.

 

Kembali pada topik integritas perbankan nasional, maka jelas bahwa usaha internal yang sudah dilakukan oleh pihak perbankan untuk menjadi bank yang etis dan sehat, harus dijaga oleh masyarakat sebagai nasabah dan partner perbankan.  Jangan masyarakat menggoda personil bank untuk berpaling dari prinsip integritas mereka dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan.  Bahkan dalam masalah yang kecil sekalipun, karena segala sesuatu termasuk penyimpangan biasanya dimulai dari yang kecil, sekali dilakukan kemudian menjadi sering, imun dan secara bertahap naik kelas sampai akhirnya ke masalah yang besar.

 

JANGAN TIPU AKU

 

Bank Mandiri dengan royal mengucurkan kredit ke sejumlah debitor (sebagian diantaranya debitor eks bank-bank yang dimerger ke Bank Mandiri) dengan jaminan aset eks BPPN yang dibeli dengan harga murah (dan dibeli juga dengan pinjaman Bank Mandiri), namun sebagai aset jaminan dihargai mahal oleh Bank Mandiri.(3)  Tidak sedikit dari debitor ini kemudian bermasalah.  Dalam perkara kredit macet ini ditemukan adanya kredit yang memang murni macet, tetapi ada juga yang sejak awal memang sudah direkayasa untuk macet.  Ada kredit yang dikucurkan kepada perusahaan yang ratingnya buruk,  ada kredit yang diajukan oleh orang yang sebenarnya sudah tidak berwenang lagi dalam perusahaan karena sudah menjual kepemilikannya ke perusahaan lain,  dan ada kredit yang dikucurkan walaupun agunan tidak mencukupi.

 

Sungguh ironis bila melihat kasus ini.  Kita sebagai peminjam mengajak personil bank untuk melakukan penipuan terhadap bank dimana dia bekerja.  Ada 2 dosa besar yang telah kita lakukan.   Pertama karena menipu bank yang secara tidak langsung menipu nasabah penyimpan dananya pada bank tersebut sehingga merugikan bank dan nasabah tersebut.  Kedua karena menjerumuskan orang yang berintegritas kepada perbuatan yang jahat.

 

Masyarakat sebagai partner peminjam dana bank yang berintegritas seharusnya juga menyadari dan berintropeksi kepada norma dan prinsip kepercayaan dan kelayakan seseorang untuk menerima kredit.  Prinsip kelayakan peminjaman yang umum dipraktekkan oleh bank biasanya disebut 4C yaitu:

o        Character atau tabiat serta kemauan pemohon untuk memenuhi kewajiban.  Perlu diteliti kebiasaan kepribadian, cara hidup dan keadaan keluarga serta moral.

o        Capacity yaitu modal yang dimiliki seseorang pemohon kredit.  Perlu diteliti bahwa tidak semua modal yang dimiliki pemohon kredit harus bersumber dari kredit.

o        Collateral yaitu kepastian berupa jaminan yang dapat diberikan oleh pemohon kredit.  Agunan atau jaminan sebagai alat pengaman dari ketidakpastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi.  Pemohon harus jujur terhadap jaminan yang diajukan.  Personil bank harus jujur dalam menilai kelayakan agunan tersebut.

o        Conditions of economies yaitu dalam rencana pelepasan kredit harus mampu melihat ke depan yaitu bagaimana keadaan perekonomian masa yang akan datang.

 

Jadi kelihatan bahwa kita sebagai peminjam harus bisa mengukur kelayakan diri kita sendiri sehingga dapat menjadi peminjam yang bertanggung jawab.  Dengan demikian kita bisa terbuka dan jujur kepada personil bank yang melayani kita.

 

SEKARANG MEREKA, GILIRAN KITA KEMUDIAN

 

Menyambung kedua peran yang bisa dilakukan masyarakat dalam menjaga integritas perbankan nasional di atas, maka alasan utama masyarakat harus ikut berpartisipasi adalah bahwa tegaknya integritas atau jatuhnya integritas perbankan nasional akan secara langsung berdampak kepada masyarakat.  Terjaganya integritas perbankan nasional akan menyehatkan perbankan, perbankan yang sehat akan memperkuat perekonomian nasional, dan kesemuanya akan memberi manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat.  Sementara integritas perbankan nasional yang rapuh membuat perbankan sakit yang tinggal menunggu waktu untuk mati, dan pada saat itu akan mengacaukan perekonomian nasional yang akibatnya adalah menyengsarakan masyarakat.

 

Bila pembaca sebagai masyarakat dan nasabah bank mulai ‘mencobai’ dan ‘menipu’ bank, memang dalam jangka pendek kita bisa meraup untung walaupun tidak halal karena mengorbankan orang lain, tetapi dalam jangka panjang semestinya hanya tinggal menunggu waktu saja untuk mendapat giliran menjadi korban berikutnya dari praktek ‘mencobai’ dan ‘menipu’ yang dilakukan orang lain.  Jadi jangan mencoba-coba untuk merusak integritas perbankan nasional dengan ‘mencobai’ dan ‘menipu’ yang mempertaruhkan integritas perbankan nasional.  Dengan cara pandang seperti ini maka wajar bila menjadi tuntutan bagi tiap masyarakat untuk berpartispasi menjaga integritas perbankan nasional.  Dengan begini maka secara tidak langsung kita juga sudah turut menghentikan lingkaran setan pembobrokan integritas perbankan nasional: oknum masyarakat bekerja sama dengan oknum bank membobol bank, pihak bank menjaga rahasia dengan menutup-nutupi kejadian ini, kondisi ini membuat oknum-oknum lain tertarik untuk berbuat sama karena tidak ada keterbukaan dan hukuman, dan siklus ini terus berputar sampai integritas perbankan nasional tergerus habis dan perbankan nasional mati.

 

AWASI AKU

 

Bank BNI dibobol 1,7 triliun rupiah yang melibatkan orang dalam.(4)  Kasusnya berupa ekspor fiktif.  Bank BNI menalangi terlebih dahulu transaksi ekspor yang dilakukan nasabahnya, namun dilakukan sebelum Bank BNI menerima surat akseptasi atau surat sanggup bayar dari bank pembuka letter of credit (L/C) di luar negeri dan belum ada keputusan jaminan aset dari nasabah..  Pembayaran transaksi ekspor ini dilakukan beberapa kali dan dalam rentang waktu yang cukup panjang.  Dalam kasus Bank BNI ini terlihat jelas keterlibatan pihak dalam bank dalam pembobolan ini.

 

Orang yang bekerja di bawah pengawasan dalam jangka panjang akan menghasilkan kualitas yang lebih baik daripada orang yang bekerja tanpa pengawasan.  Kondisi diawasi akan membuat orang bekerja lebih teliti dan terbuka dengan harapan proses dan hasil pekerjaannya bisa dihargai dan dinilai oleh semua orang, dia tidak akan menutup-nutupi apa yang telah dilakukannya dengan harapan orang lain dengan mengamati saja sudah tahu bahwa yang dikerjakannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dia terbebas dari pandangan negatif, dan yang terpenting dengan cara itu dia bisa mempertanggung jawabkan pekerjaannya secara terbuka.  Tetapi sebaliknya bila tidak ada pengawasan, orang yang awalnya baik pun bila tanpa pengawasan akan bisa berubah haluan: menjadi semau-gue dan tidak bertanggung jawab.

 

Demikian juga halnya dengan integritas perbankan nasional.  Integritas perbankan nasional dijamin akan terus terjaga bila kita masyarakat mau berperan serta mengawasi pengelolaan, tata kerja, dan kinerja perbankan.  Di bawah pengawasan masyarakat, pasti tidak akan ada personil maupun pimpinan bank yang mau ‘bermain-main’ dengan integritas dirinya yang sudah jelas bisa membahayakan posisi dan kredibilitas orang tersebut.

 

Tantangan dari pengawasan adalah bahwa pengawasan harus dilakukan secara alami, berkesinambungan dan efektif.  Dan memang ini pekerjaan rumah yang paling sulit untuk bisa mempertahankan budaya pengawasan yang sudah dibangun dan membuat pengawasan sebagai cara hidup (way of life) yang melekat dalam rutinitas harian dari tiap anggota masyarakat.

 

HARGAI KETERBUKAAN DAN KEBENARAN

 

Bagaimana tanggapan kita bila ada bank yang secara terbuka mengungkapkan adanya masalah pada bank tersebut kepada publik?  Misalnya pada contoh di atas, Bank BNI secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada nasabahnya bahwa telah terjadi pembobolan sebesar 1.7 trilyun, dan Bank BNI secara terbuka menyatakan permintaan maaf kepada para nasabah penyimpan dana bahwa mereka telah bertindak ceroboh sehingga memungkinkan kejadian itu terjadi, dan mereka sedang berusaha memperbaiki diri yang mungkin salah satunya dengan memperadilkan personilnya yang terlibat.  Apa yang akan kita lakukan: apakah kita kemudian menarik dana kita secara besar-besaran dari Bank BNI ?  atau kita tetap tenang-tenang saja seperti biasanya malah meningkatkan kekritisan kita terhadap kinerja bank BNI ?

 

Sebagai nasabah yang menginginkan integritas perbankan nasional seharusnya kita juga berintegritas.  Kita harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keterbukaan.  Konsekuensinya adalah kita harus mau terbuka membeberkan semua informasi tentang kita secara seimbang baik berita bagus maupun berita buruk, demikian juga kita harus mau mendengarkan pengakuan bersalah pihak lain.  Seperti potongan kalimat dari Shakespeare di awal tulisan ini “no legacy is so rich as honesty”, kita harus menghargai kejujuran lebih dari uang dan kekuasaan.

 

Coba kita bandingkan dampak lanjutan dari masing-masing pilihan yang kita punya.  Bila kita menarik dana kita dari Bank BNI, maka sikap ini akan menimbulkan ketakutan pada bank lain untuk bersikap jujur dan berarti akan menghancurkan integritas yang sudah dipunyai oleh bank tersebut.  Mereka takut kehilangan kepercayaan walaupun yang mereka lakukan adalah suatu sikap jujur.  Sementara bila kita memilih tetap mempercayai Bank BNI maka akan menjadi pelajaran bagi semua bank lain bahwa kejujuran dan integritas harus selalu mereka kedepankan dalam segala situasi karena itu memang yang diharapkan oleh masyarakat.  Pilihan kita juga untuk menyimpan di bank yang kelihatan sehat padahal dalamnya bobrok, atau menyimpan di bank yang jujur dan terus memperbaiki dirinya ?  Pilihan kita juga untuk memakmurkan bank jujur – yang memiliki karakter yang baik – taat aturan, atau memakmurkan bank dengan “poker face” ?

 

PENUTUP

 

Perlu sekali diingat pepatah yang mengatakan bahwa apa yang kita tanam, itu yang akan kita panen.  Demikian halnya berlaku juga dengan peran dan kontribusi kita sebagai masyarakat kepada perbankan nasional.  Bila kita ikut menjaga integritas perbankan nasional maka yang akan kita dapatkan adalah perbankan nasional yang sehat dimana kita bisa merasakan kepercayaan, keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi keuangan.  Dan sebaliknya bila kita mencobai, menipu, dan tidak ikut serta mengawasi integritas perbankan nasional yang sudah dibangun secara internal, maka kita juga yang akan dirugikan dengan masalah-masalah keuangan yang merugikan kita sebagai individu, kita sebagai masyarakat, dan lebih luas lagi pada kehidupan perekonomian negara Indonesia.

 

PUSTAKA

1)     Soedrajat Djiwandono.  Menuju Sistim Perbankan Untuk Mendukung Pembangunan Nasional.  Kolom Pakar Pinter http://kolom.pacific.net.id/ind , 23 Maret 2004.

2)     Sekilas Bank Niaga.  http://www.bankniaga.com

3)     Sri Hartati Samhadi.  Belajar Dari Kasus Bank Mandiri.  Kompas, 12 Mei 2005.

4)     Dede Parasade.  Belajar Dari Kasus Bank BNI.  Kompas, 5 November 2003.

 (Julius Hermawan)

Advertisements

Modernisasi Perpajakan Yang Membentuk, Mempertahankan dan Mengembangkan Integritas Petugas Pajak

 

Masih ingat waktu digenjarkan program pencapaian 10 juta NPWP tahun 2005 lalu?  Teman sekantor penulis sangat antusias menanggapi program ini karena diberitakan juga bahwa pajak penghasilan yang ditarik dari pemilik NPWP akan lebih kecil dibandingkan bila pajak penghasilan ditarik lewat perusahaan.  Seorang teman beberapa minggu kemudian membagikan pengalamannya dalam pendaftaran NPWP ini.  Secara khusus dia mengambil ½ hari cuti untuk mengurus NPWP.  Di hari pertama ini dia mengambil dan mengisi formulir, dan pada saat itu juga menyerahkan kepada pejabat pajak yang berwenang.  Sewaktu menyerahkan formulir tersebut dia diberi tahu bahwa permohononannya tidak bisa selesai pada hari itu dikarenakan banyak permohonan yang harus diproses.  Dia menanyakan kira-kira kapan bisa diambil sehingga dia bisa mengatur waktunya, dan disarankan untuk datang 2 hari kemudian. 

Dua hari kemudian teman saya ini hanya ijin keluar kantor selama 3 jam karena memiliki keyakinan bahwa akan cepat selesai karena tinggal mengambil kartu NPWP saja.  Sesampai di kantor pajak, dia masuk ke ruang pendaftaran NPWP dan menemui seorang petugas pajak disana dan menyampaikan maksud kedatangannya untuk mengambil kartu NPWP.  Oleh petugas pajak yang bersangkutan dia dipersilakan menunggu.  Lima belas menit berlalu, dia masih tenang.  Tiga puluh menit berlalu, dia mulai gelisah dan mulai memperhatikan kejadian-kejadian yang berlaku di ruang tersebut.  Dalam penglihatannya ada orang yang baru datang dengan berkas pendaftaran bisa langsung keluar membawa kartu NPWP.  Berbagai pertanyaan menghinggapi kepala teman saya ini.  Satu jam berlalu dia mulai tidak sabar.  Dia dekati kembali petugas pajak yang  menerimanya tadi, lalu dia sampaikan lagi bahwa dia telah menunggu selama 1 jam namun belum dipanggil juga.  Dia minta kejelasan sudah sampai dimana proses surat permohonannya tersebut.  Petugas pajak tersebut meminta dia sabar, tapi teman saya ini sudah kehilangan kesabaran, dan dengan suara meninggi mempertanyakan kenapa ada yang bisa langsung selesai saat itu juga.  Dia tetap diminta menunggu kembali.

Dalam penungguan yang kedua ini dia berbincang-bincang dengan sesama wajib pajak yang menunggu permohonan NPWP juga.  Akhirnya dia dapatkan trik ampuh memperpendek waktu tunggu.  Dia dekati petugas pajak yang sama dan dia selipkan selembar 20 ribuan, dan dengan sedikit mengiba meminta untuk bisa dipercepat karena waktu ijin keluarnya akan segera berakhir.  Dalam hitungan kurang dari 30 menit dia sudah mendapatkan kartu NPWP-nya, dan tanpa basa-basi teman saya ini ngacir pulang ke kantor mengejar waktu ijinnya yang hanya tersisa untuk perjalanan pulang.

Di akhir emailnya yang disebarkan ke banyak teman sekantor dia menuliskan “… ternyata kita yang datang secara sukarela untuk menyukseskan program mereka pun masih dipersulit.” Dan dia dengan pengalaman ini bisa sedikit maklum terhadap orang yang mau ‘menyogok’, sebelumnya dia amat sangat memojokkan teman lain yang lebih menyukai jalan singkat lewat sogok.

Beberapa balasan email dikirimkan menanggapi email berbagi pengalaman di kantor pajak ini.  Salah seorang teman dari bagian Teknologi Informasi memberi perbandingan “… itulah, lebih gampang daftar Yahoo! kan? Isi formulir sendiri, kirim, dan dalam hitungan di bawah 5 menit sudah bisa akses emailnya.”  Masuk akal juga kan.  Bila kita analisis banyak persamaan antara kedua proses tersebut, tujuannya adalah memasukkan data pendaftar, kemudian memberikan pendaftar dengan nomor pendaftaran, dan memberikan pendaftar dengan hak dan kewajiban.  Mustinya proses pendaftaran NPWP tersebut bisa dilakukan dalam hitungan di bawah 5 menit, dan teman saya tidak perlu keluar kantor menghabiskan waktu hampir 1 hari kerja untuk mengurus NPWP (berapa satuan produk atau jasa yang bisa dia hasilkan dengan waktu 1 hari kerja tersebut, dan berapa banyak bila dihitung secara nasional angka yang hilang tersebut), dan yang terpenting dia tidak perlu kehilangan idealisme dan integritas diri akibat kondisi yang sangat memaksa dia untuk melakukan suap.

Pelayanan yang buruk seperti kasus di atas sering dihubungkan dengan adanya campur tangan orang.  Contoh yang paling ekstrem adalah bila ada kemacetan di simpang jalan.  “Ah ini pasti gara-gara ada polisi yang ngatur, biasanya sehari-hari dilepas ngikutin lampu lalu lintas aja lebih teratur kok”, demikian lah komentar para supir.  Dan memang beberapa kekurangan sifat dan karakter manusia bisa memperburuk prosedur yang sudah ditetapkan untuk diikuti.  Contoh yang paling dekat adalah nepotisme, kekerabatan bisa membuat pejabat berwenang berpaling dari standar prosedur yang ada, merugikan orang lain, dan memperburuk pelayanan umum.  Pejabat bisa mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, misalnya dengan mendahulukan memproses surat-surat orang yang masih kerabatnya dan tidak mengacuhkan prosedur antrian yang seharusnya diterapkan sehingga orang yang seharusnya dilayani pertama jadi dilangkahi beberapa kali.

Kondisi seperti di atas sudah disadari oleh pemerintah khususnya direktorat jendral pajak sehingga pemerintah mencanangkan program modernisasi perpajakan.  Modernisasi perpajakan diwujudkan melalui perubahan organisasi berdasarkan fungsi, penerapan kode etik yang lebih ketat, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi.  Salah satu tujuan umum dari penerapan teknologi dalam proses bisnis adalah mengurangi campur tangan orang dalam suatu proses, yang diharapkan dapat menyederhanakan proses, mempercepat proses, menambah akurasi proses, dan membuat proses lebih transparan.

Penerapan teknologi termasuk teknologi informasi merupakan salah satu item dalam modernisasi perpajakan.  Di dalam situs pajak www.pajak.go.id sudah bisa ditemukan beberapa aplikasi elektronik seperti e-Registration untuk pendaftaran wajib pajak secara on-line melalui internet untuk mendapatkan NPWP, e-Filing untuk melaporkan pajak melalui internet, e-SPT untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk digital secara on-line, dan MP3 untuk memonitor pembayaran pajak yang dilakukan pada bank dan kantor pos secara on-line.  Modernisasi perpajakan ini secara nasional dilaksanakan untuk mencapai 4 sasaran utama yang ditargetkan oleh Ditjen Pajak yaitu: (1)

·         Optimalisasi penerimaan yang berkeadilan yaitu perluasan tax base, minimalisasi tax gap, dan stimulus fiskal.

·         Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pemberian pelayanan prima dan penegakkan hukum yang konsisten.

·         Efisiensi administrasi yaitu penerapan sistem dan administrasi  yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

·         Membentuk citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan good governance.

Sasaran ke 4 dari modernisasi perpajakan di atas berkaitan langsung dengan integritas.  Menurut kamus Merriam-Webster integritas merupakan kata benda yang didefinisikan sebagai “firm adherence to a code of especially moral or artistic values(2) atau secara bebas penulis terjemahkan integritas merujuk pada selalu melakukan apa yang dikatakan baik secara moral dan etika.  Petugas pajak, sebagai perpanjangan tangan pemerintah apalagi yang berkaitan langsung dengan bagian penerimaan pendapatan negara, haruslah memiliki integritas yang tinggi.  Petugas pajak diharapkan melakukan apa yang tertulis dalam kode etik mereka secara disiplin dan ketat: jujur dan lugas dalam sikap dan perbuatan, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, dapat dipercaya, memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, bebas dari praktek korupsi-kolusi-nepotisme, dan lain-lainnya.

Seorang petugas pajak yang sudah dibekali dengan kode etik dan selalu mengikutinya dalam tugas adalah petugas pajak yang baik.  Namun itu baru permulaan perjalanan hidup integritas dirinya karena dalam tugasnya petugas pajak akan berinteraksi dengan berbagai pihak baik sesama petugas dalam lingkungan internalnya, maupun masyarakat dalam lingkungan eksternalnya; dan dalam tugas selanjutnya inilah dia harus bisa terus mempertahankan integritas diri.   Lingkungan dimana petugas tersebut bekerja merupakan faktor penentu kualitas integritas petugas tersebut.  Ingat peribahasa seperti ini: “air yang menetes terus menerus di atas sebuah batu pun akan bisa mengikis batu tersebut sampai habis”, maka lingkungan yang buruk bisa memerangkap petugas yang baik pada pola pikir “.. toh semua orang melakukannya…” hingga lambat laun integritas dirinya terkikis habis oleh kebiasaan salah yang dianggap ‘normal’ oleh lingkungannya.   Dan sebaliknya seorang bisa menjadi baik karena menjadi bagian dari komunitas yang baik, dan bahkan komunitas terus mendukung dan menolong mereka serta memperbarui dan menguatkan mereka dalam melakukan hal yang benar.

Oleh karena itu menurut penulis, syarat cukup seorang petugas pajak bisa mempertahankan integritas diri dan organisasi adalah bahwa lingkungan kerjanya haruslah merupakan lingkungan yang positif dan etis.  Ciri-ciri dari lingkungan kerja yang kondusif terhadap integritas adalah:

·         Lingkungan tidak menguji integritas individu dan organisasi

·         Memiliki pengawasan yang melekat

·         Menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan

·         Memiliki pemimpin yang bisa diteladani

Di beberapa paragraf di bawah ini, penulis akan memaparkan lebih lanjut bagaimana modernisasi perpajakan melalui teknologi informasi bisa membantu mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif terhadap tumbuh kembangnya integritas.


Lingkungan Yang Tidak Menguji Integritas Individu Dan Organisasi

Integritas diuji melalui adanya kesempatan dan godaan untuk melakukan kecurangan.  Kesempatan bisa ada karena memang ada celah pada prosedur yang ada, dan atau karena dibuat oleh oknum petugas pajak yang kemudian dimanfaatkan oleh petugas pajak untuk mengambil keuntungan dari wajib pajak.  Sementara yang namanya godaan berarti berasal dari pihak luar kepada petugas pajak untuk berbagai tujuan yang meminta petugas pajak untuk melakukan sesuatu yang lebih dan di luar ketentuan untuk kepentingan wajib pajak.

Contoh adanya kesempatan adalah pada pengurusan NPWP di atas.  Ada (atau dibuat) kesempatan untuk bisa mengambil keuntungan dari prosedur yang (dibuat) tidak jelas sehingga jasa yang seharusnya tidak mengutip biaya memaksa pemohon mengeluarkan uang untuk mempercepat pemrosesan permohonannya.  Hal ini diakibatkan karena calon wajib pajak tidak tahu sudah sampai dimana permohonannya, dan dia tidak bisa tahu mengenai status sebenarnya.  Dan kesempatan yang ada ini dimanfaatkan oleh oknum petugas pajak untuk memperlambat pengurusan sehingga membuka kesempatan yang lebih besar lagi untuk mengambil keuntungan finansial.

Bentuk kesempatan berupa ketidak-jelasan seperti di atas itu bisa diminimalisir melalui penggunaan aplikasi komputer workflow dalam pemrosesan alur kerja.  Jadi dalam alur kerja semua pencatatan transaksi dilakukan melalui media komputer, dan data tersebut secara langsung ditampilkan kepada wajib pajak yang sedang menunggu sehingga mereka juga dapat mengetahui status permohonannya sudah sampai dimana.  Dan bisa diketahui juga sudah berapa lama permohonan ada di satu pos dan berapa banyak permohonan yang sedang antri di pos tersebut, demikian juga dengan status petugas pajaknya apakah sedang ada di tempat mengerjakan permohonan yang ada, sedang istirahat atau sedang keluar ruangan untuk pekerjaan yang lain.  Wajib pajak bisa mengetahui secara jelas tingkat penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan demikian wajib pajak bisa mempertimbangkan bila ada keterlambatan karena apa dan mengapa.  Atasan petugas pajak juga bisa mengamati alur kerja dari bawahannya, dan dia dapat memonitor secara on line sehingga bila terjadi keterlambatan atau masalah pada satu alur kerja bisa dideteksi secara dini.  Dari sisi petugas pajak sendiri, mereka dipaksa untuk mengikuti aturan yang ditetapkan dan bekerja secara baik dan efisien.  Apa yang sedang dikerjakan oleh petugas pajak bisa dilihat oleh semua pihak terkait sehingga tidak ada “kesempatan dalam kesempitan” yang bisa dimanfaatkan.

Contoh godaan dari wajib pajak misalnya saat wajib pajak berusaha memanipulasi nilai pajak tertanggungnya sehingga lebih kecil dari yang seharusnya.  Wajib pajak akan mendekati petugas pajak dan akan menawarkan “pundi-pundi emas” kepada petugas pajak tersebut dengan balasan petugas pajak mau meloloskan laporan pajak hasil manipulasi tersebut tanpa banyak tanya.   “Siapa yang tahan terhadap godaan mendapat berlipat-lipat gaji dengan waktu kerja hanya seper puluhan dari gaji tersebut?”  Pernyataan itu hanya untuk orang biasa, bukan petugas pajak karena petugas pajak harus tahan godaan!

Melalui sistem pelaporan yang baik yang didukung oleh teknologi informasi, godaan terhadap petugas pajak bisa dihindarkan.  Melalui transaksi on-line pertemuan antara wajib pajak dan petugas pajak bisa diminimalisir.  Wajib pajak hanya berinteraksi dengan sistem komputer, demikian pula petugas pajak menerima laporan lewat sistem komputer.  Komputer menjadi tembok penengah antara wajib pajak dan petugas pajak, kalau bisa bahkan semua komunikasi antara wajib pajak dan petugas pajak melalui sistem komputer sehingga semua bisa tercatat dan disimpan dalam sistem komputer, sehingga suatu saat diperlukan bisa direkonstruksi kembali sebagai bukti yang sah.

Lingkungan Yang Memiliki Pengawasan Yang Melekat

Pengawasan melekat tidak hanya mengacu pada pengawasan dari atasan langsung melainkan dalam konteks ini mencakup pengawasan yang terus menerus menempel pada petugas pajak selama jam kerja dan bisa dilakukan oleh atasan langsung, teman kerja, maupun masyarakat terutama wajib pajak.  Dengan kata lain petugas pajak harus merasa bekerja dalam pengawasan.  Kalimat di atas bila ditangkap dengan nuansa sekarang kelihatan memiliki pesan negatif, pasti tercetus “memangnya kriminal apa? Masa diawasin terus”, tetapi tidak bila dikaji lebih dalam.  Dalam lingkungan yang berintegritas pengawasan merupakan cara hidup (way of life) dari setiap anggota lingkungan tersebut, setiap anggota akan memperhatikan apa yang dilakukan oleh anggota lainnya, dia akan memuji bila yang dilakukan sesuai dengan kode etik masyarakat, dan akan menegor bila apa yang dilakukan sudah keluar dari kode etik yang dipegang oleh lingkungan tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi yang bisa memberikan input informasi kepada semua pihak di luar petugas pajak sangat mendukung konsep pengawasan melekat.  Seperti contoh sistem komputer workflow di atas yang bisa mendistribusikan informasi kepada petugas pajak sendiri, kepada atasan petugas pajak, maupun kepada wajib pajak pemohon merupakan salah satu bentuk pengawasan melekat yang bisa diterapkan.  Melalui monitor yang menampilkan status permohonan wajib pajak, wajib pajak bisa mengawasi apakah permohonannya diproses secara benar atau tidak oleh petugas yang seharusnya.  Melalui monitor juga atasan petugas pajak bisa memonitor aktivitas bawahannya, dan tindakan penegoran bisa langsung diberikan pada waktu kejadian berlangsung.  Kondisi ini dipastikan akan memacu petugas pajak untuk bekerja sesuai dengan aturan kerja yang ada.

Pengawasan melekat untuk lebih efektif perlu didukung oleh sistem penghargaan dan hukuman (carrot and stick).  Siapa yang menunjukkan tingkat integritas yang tinggi dalam tindakannya akan mendapatkan penghargaan, dan sebaliknya siapa yang bertindak tanpa integritas ditunggu oleh hukuman. 

Teknologi informasi juga bisa mendukung sistem penghargaan dan hukuman ini.  Sistem komputer bisa mengumpulkan semua data parameter pengukur yang ditetapkan sebelumnya, misalnya berapa banyak permohonan yang diproses sesuai prosedur dalam waktu yang pendek, berapa banyak pemohon yang puas dengan layanan seorang petugas pajak, dan lain-lain.  Atasan langsung maupun direktorat jendral pajak sebagai institusi tinggal mengolah data yang tersedia untuk mendapatkan daftar penghargaan dan hukuman untuk periode tertentu.  Penulis yakin dengan adanya sistem ini produktivitas, efektivitas dan efisiensi petugas pajak akan meningkat, dan pastinya integritas mereka akan selalu terjaga pada tingkat yang tinggi.

Teknologi informasi bisa digunakan juga untuk membantu pengawasan melalui sistem hotline.  Melalui sistem hotline, wajib pajak dan petugas pajak bisa melaporkan segala hal baik pujian, keluhan, maupun usul yang bisa dijadikan masukan bagi pimpinan pajak untuk menilai kinerja petugas pajak, kinerja prosedur pelayanan pajak, dan kinerja organisasi direktorat pajak. 

Lingkungan Yang Menjunjung Tinggi Kejujuran Dan Keterbukaan

Esensi dari lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan adalah melakukan hal yang benar dan mengatakan kebenaran walau apapun yang terjadi.  Kedua hal ini bisa dicapai melalui komunikasi secara jujur dan terus terang antar pihak yang terlibat: petugas pajak dan wajib pajak; dan baik pada kondisi baik ataupun buruk, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang dirahasiakan.  Termasuk di dalamnya adalah jujur terhadap kesalahan.

Prasyarat dari lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan bisa dipenuhi melalui penerapan teknologi informasi yang mempermudah akses penemuan informasi yang berhubungan dengan perpajakan seperti peraturan perpajakan yang masih aktif, prosedur perpajakan yang berlaku, dan tanya jawab mengenai perpajakan.  Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi informasi abu-abu yang sengaja disembunyikan dan dirahasiakan satu pihak ke pihak lainnya.  Dengan keterbukaan informasi tersebut maka petugas pajak dan wajib pajak dapat saling bersinergi dalam pelayanan pajak.

Lingkungan Yang Dipimpin Melalui Keteladanan

Mengembangkan budaya yang didasarkan pada integritas lebih efektif melalui pemberian contoh terutama melalui pemimpinnya.  Pemimpin harus menciptakan dan mempertahankan kultur melalui tindakan nyata dan perkataan (penulis dengan sengaja meletakkan “tindakan nyata” di depan “perkataan” sebagai tekanan bahwa pemimpin yang berintegritas selalu melakukan apa yang dikatakan).   Sudah dibuktikan bahwa banyak kegagalan institusi publik yang penyebab dasarnya adalah kegagalan integritas para pemimpinnya dalam menjalankan roda organisasi.  Pemimpin yang buruk integritasnya akan menjadi pergunjingan bawahannya dan pada akhirnya biasanya bawahan akan berperilaku menyesuaikan dengan tingkat integritas atasannya.  Dan sebaliknya, seperti yang diceritakan oleh mantan hakim agung Adi Andojo mengenang mantan ketua MA Mudjono S.H. “Pak Mudjono orangnya lugu, jujur, tidak mau korupsi sehingga bawahannya tidak berani melanggar karena mencontoh Pak Mudjono.  Sederhana orangnya.  Setiap hari ia bekerja hingga jauh malam, sampai jam 12 malam.  Ia suruh pulang sopir dan mobil dinas sore, nanti ia pulang sendiri naik bajaj.  Ini sungguh kenyataan.  Bawahan sungkan, tidak berani macam-macam.  Bawahan itu melihat atasan, kalau atasannya mau terima uang, ya bawahannya mencoba.  Tetapi kalau atasannya bersih, bawahannya pasti tidak berani.”(3)  

Pemimpin yang berintegritas tinggi tidak dibentuk dalam waktu semalam tetapi melalui waktu yang panjang.  Dia dibentuk dalam lingkungan yang kondusif dengan integritas.  Dia sudah sukses melewati segala godaan  dan melepaskan segala kesempatan di masa lalunya, dia selalu merasa diawasi dalam bekerja, dia dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran, dan yang utama juga dia selalu dibimbing oleh pimpinan yang berintegritas tinggi.  Dari sini kelihatan bahwa bila teknologi informasi sudah bisa mendukung pencapaian 3 faktor lingkungan di atas maka secara tidak langsung juga mendukung terbentuknya calon pimpinan yang berintegritas yang memimpin melalui keteladanan. 

Pemimpin bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan misi dan pesan integritas dari atas ke bawah secara cepat, tepat dan lengkap sehingga bisa dipahami dan terinternalisasi oleh semua petugas pajak.  Penyampaian informasi ini penting agar apa yang direncanakan oleh pimpinan bisa didukung secara penuh oleh bawahan.  Contoh teknologi infomasi yang bisa digunakan untuk keperluan ini adalah teknologi portal.

Penutup

Modernisasi perpajakan yang sedang diterapkan oleh pemerintah yang salah satunya melalui penerapan teknologi informasi memiliki tujuan meningkatkan integritas petugas pajak sehingga dapat membentuk citra yang baik dan memperoleh kepercayaan masyarakat yang tinggi melalui kapasitas sumber daya yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan good governance.

Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan ini secara langsung membantu menciptakan lingkungan dan komunitas kerja yang kondusif yang diharapkan mampu membentuk, mempertahankan dan mengembangkan integritas petugas pajak.  Berbagai kelemahan dari prosedur manual yang bisa memberi kesempatan berbuat curang, membuka godaan untuk berkolusi, dan mempersulit pengawasan yang bisa menggerus integritas petugas pajak bisa diminimalisir melalui penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan transparansi informasi.  Integritas petugas pajak yang tinggi pasti akan meningkatkan kenikmatan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya sehingga didapat kepatuhan sukarela dalam membayar pajak.


Referensi

1.      http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id/berita.php?cmd=detail&id=20050525091129   Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak.  Djazoeli Sadhani.  Bisnis Indonesia, 25 Mei 2005.

2.      http://aolsvc.merriam-webster.aol.com/dictionary/integrity  Merriam-Webster Online Dictionary.

3.      Sosok dan Pemikiran: Adi Andojo dan Semangat Korps Hakim.  Kompas, 24 Juni 2006, halaman 5.

 

(Julius Hermawan)